Oleh : Reza Sukma Nugraha
“Moal menang sia teh! (Gak bakal menang kamu tuh!)” sembur salah seorang lelaki tua yang duduk di bangku depan. Ekspresi itu muncul ketika arak-arakan kampanye capres-cawapres Mega-Pro lewat datang dari arah berlawanan di Jalan Raya Padalarang. Bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Maya Raya yang saya tumpangi berhenti beberapa saat karena macet yang diakibatkan arak-arakan itu. “Panas-panas kieu euh… (panas-panas begini)” tambah kondektur yang juga berdiri di depan sambil memperhatikan penyebab macet itu.
“Heueuh, moal meunang jigana mah (Iya, gak bakal menang kayaknya),” supir pun ikut nimbrung. “Saha wae pamimpina, sarua we hese hirup (Siapa pun pemimpina, tetap saja susah hidup),” keluh kondektur. Lelaki tua yang mendengus pertama kali mengiyakan. “Tapi jigana mah SBY deui nu menang teh (Tapi kayaknya SBY lagi yang menang),” imbuh supir berpendapat. “SBY jigana mah (SBY kayaknya),” tambah lelaki tua lainnya yang duduk di jok depan juga. “SBY teh alus dedegana (SBY itu bagus penampilannya/posturnya),” komentarnya.
“SBY jadi,” tandas kondektur. “Gonta-ganti pamimpin wae mah pembangunan moal lancar (Ganti-ganti terus pemimpin, pembangunan gak lancar),” tambahnya.
“Da susahna mah sarua (Kalo susah hidupnya pasti sama),” kata kondektur dengan senyum kecut.
“Moal ku Pak SBY mah teu pati susah (Nggak, sama Pak SBY gak bakal terlalu susah),” tiba-tiba ibu-ibu yang duduk berhimpit di jok sebelah supir ikut nimbrung.
“Ngarah rada rapih kitu tah. Alus Pak SBY teh, kalem (Biar lebih rapih, bagus sama Pak SBY, kalem),” kata supir terus menerus mengomentari capres Demokrat.
“Boediono ge jigana mah alus, sarua kalem (Boediono juga kayaknya bagus, sama-sama kalem),” tandas kondektur.
“Ah, cicing teuing. Kudu mah tong sarua, jiga basa jeung JK. Nu hiji cicing, nu hiji beuki seuri (Ah, terlalu diam. Harusnya jangan sama, kayak waktu sama JK. Yang satu diam, yang satu suka senyum),” pendapat lelaki tua yang pertama kali membuka diskusi.
“Tapi loba nu teu reuseupeun ka Boedionona mah (Tapi banyak yang gak suka sama Boediono),” komentar ibu-ibu.
“Biasa politik mah, da moal ge sudi SBY meunang deui cara Mega (Biasa kalo politik, mana ada yang sudi SBY menang, kayak Mega),” kata lelaki tua yang duduk sebelah lelaki tua tadi.
Bus yang dari tadi sedikit demi sedikit merayap, kini semakin melaju lancar. Iring-iringan kampanye telah menghilang di depan bus yang saya tumpangi. Setelah seksama mendengarkan dialog rakyat barusan, saya tersenyum dan kembali menguap lebar-lebar karena perjalanan masih satu jam lagi menuju tujuan.
Oleh : Reza Sukma Nugraha
Ada satu hal yang membuat saya tidak betah pertama kali tinggal di Bandung. Lantas saya jadi selalu ingin pulang ke rumah di Cianjur. Dan, alasannya hanya karena makanan untuk sarapan. Saya tidak mendapati makanan favorit saya di Bandung. Makanan itu adalah bubur ayam.
Orang Bandung tentu tak terima kalau Bandung dibilang tak punya tukang bubur ayam. Bubur ayam tersebar di mana-mana. Di pinggir jalan, di kantin kampus, dekat kosan, hingga kafe yang lebih elit. Dijual pagi hingga malam. Tapi sayang, bubur ayam Bandung tidak seperti bubur ayam yang selama ini saya kenali.
Pada dasarnya, sebetulnya bubur ayam Bandung dengan bubur ayam Cianjur itu sama. Sama-sama dari beras, sama-sama lebih banyak dijual pagi hari untuk sarapan, dan beberapa komponen pelengkapnya pun sama. Ada kerupuk, ada kacang kedelai, ada bawang, dan tentu diwadahi sebuah mangkuk atau piring. Dimakannya pun menggunakan sendok, tidak dengan garpu atau bahkan langsung dengan tangan. Jadi, sebetulnya hampir sama!
Lantas, apa yang beda?
Perbedaan pada rasa dan tampilannya. Rasa pada bubur ayam Cianjur lebih gurih dengan kecap asin dan sayur kuningnya. Sayur itu biasanya dicampur dengan ati ayam dan ampela. Terkadang, sayur kuning tersebut hanya dibuat dari campuran daun bawang dengan bahan-bahan lainnya. Sehingga, bubur ayam Cianjur tampil mentereng dengan warna kuningnya! Bubur ayam Cianjur yang lengkap biasanya dibubuhi potongan usus dan keroket (gorengan seperti risol).
Berbeda dengan bubur ayam Bandung. Di Bandung, bubur ayam terlihat lebih gelap. Warnanya hitam karena kecap manis yang rupanya agak wajib dibubuhi pada bubur. Lagi pula, saya belum pernah lihat sayur kuning yang biasanya ada pada bubur Cianjur. Memang di beberapa tempat ada yang melengkapinya dengan potongan usus, ati ayam, dan cakue. Hanya saja, pada kebanyakan tempat, seperti warung emperan atau pedagang keliling, bubur Bandung tampil secara sederhana dengan campuran sejenis minyak (entah minyak apa) dan kecap manis. Jadilah bubur yang hitam dan manis.
Sebetulnya, komponen pelengkap seperti potongan usus dan ati ayam plus ampela, baik di Cianjur dan Bandung, hanya ditemui di beberapa tempat. Di Bandung, kita mendapatinya di beberapa tempat seperti warung bubur yang lebih besar atau kafe yang lebih elit. Tapi di Cianjur, pelengkap itu relatif lebih “tidak aneh” seperti di Bandung. Kita mudah menemukannya di mana saja. Paling, pelengkap yang agak jarang ditemukan di Cianjur, yaitu cakue.
Mengenai penggunaan kecap, baik bubur Cianjur atau Bandung, tentu itu sesuai selera konsumen. Hanya saja, di Cianjur, peran kecap tidak “sewajib” bubur ayam Bandung. Di Cianjur, kecap manis tidak diikutsertakan dalam bubur standar yang dibuat penjualnya. Kalau kita meminta, biasanya disediakan. Bahkan di tempat-tempat biasa dan sederhana tidak disediakan kecap manis. Lain halnya dengan bubur ayam Bandung. Kecap manis nampaknya menjadi standar penyajian. Baru, kalau kita meminta untuk tidak dibubuhi kecap manis, maka penjual akan memenuhinya.
Tapi, saya bayangkan, bubur ayam Bandung tanpa kecap hasilnya jadi putih biasa dan malah tak berasa. Kecuali bubur ayam Cianjur yang rasanya gurih karena dibubuhi sayur kuning.
Jadi, karena saya tinggal di Cianjur jauh lebih lama dari pada tinggal di Bandung, maka lidah pun masih belum menerima rasa bubur ayam Bandung. Sayang, padahal bubur ayam adalah makanan favorit saya untuk sarapan kalau ada di Cianjur. Bagaimana dengan bubur ayam di tempat lain? Saya tunggu masukannya.
Oleh : Reza Sukma Nugraha
Masyarakat Sunda tentu lebih tahu bagaimana menerapkan pendidikan anak dengan media permainan. Hal tersebut dikarenakan dalam tradisi Sunda, dikenal aneka ragam permainan anak. Permainan atau kaulinan dimainkan anak-anak di waktu senggang mereka di sekolah, sore hari sebelum maghrib, atau hari minggu. Mereka bermain bersama, baik hanya laki-laki atau perempuan, atau berbaur bersama.
Uniknya, banyak permainan yang namanya diambil dari nama binatang. Mulai dari ucing-ucingan (kucing), hahayaman (ayam), oray-orayan (ular), hingga permainan yang disebut paciwit-ciwit lutung dengan mencatut jenis seekor kera. Penamaan itu bisa jadi realistis karena pada prakteknya, banyak meniru tingkah laku dari nama binatang yang dicatutnya itu.
Pada permainan ucing-ucingan, harus ada yang bertindak sebagai ucing (kucing). Walaupun ucing-ucingan juga terbagi menjadi beberapa macam, ada ucing sumput, ucing nagog, ucing patung, dan lain-lain. Yang terpenting adalah ada yang menjadi ucing. Pada permainan tersebut, peran sentral dimainkan sang ucing. Ucing harus mencari atau mengejar lawan-lawannya agar menjadi ucing seperti dirinya.
Selain ucing, anak-anak pun dapat berperan menjadi hayam (ayam). Pada permainan hahayaman, selain hayam, peran penting dipegang oleh careuh (musang) yang harus berhasil mendapat hayam yang dikejarnya. Sayangnya, sang careuh tidak dapat leluasa mengejar hayam karena hayam dijaga oleh banyak pager (pagar) yang dimainkan anak lainnya.
Ada pula oray (ular) pada permainan anak-anak tersebut. Karena anak-anak harus berjajar sambil memegang pundak anak yang di depannya, maka terlihat seperti ular. Sambil mendendangkan kawih “oray-orayan luar leor mapay sawah, tong ka sawah parena keur sedeng beukah”, kepala oray harus mendapatkan buntut (ekor)-nya.
Sebetulnya unsur binatang dalam kehidupan masyarakat Sunda bukanlah hal yang baru. Bermula dari tradisi cerita rakyat (folklore) Lutung Kasarung hingga fabel seperti Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya. Pun dalam permainan anak yang juga melibatkan unsur binatang.
Namun demikian, ada salah satu pelajaran penting dari permainan anak-anak tersebut. Unsur binatang bisa jadi bukan hanya sekadar penamaan. Ada satu falsafah yang ditanamkan sejak dini, seperti pada suten atau suiten atau suitan. Suten adalah semacam mencari giliran dalam permainan yang masing-masing anak menunjukkan jempol, telunjuk, atau kelingkingnya.
Jempol menandakan gajah, telunjuk menandakan manusia, sedangkan kelingking menandakan semut. Siapa yang menunjukkan kelingking (cingir), maka ia kalah oleh telunjuk (curuk). Lalu yang menunjukkan telunjuk pun akan kalah oleh jempol. Hal tersebut mengandung pelajaran bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini.
Terlebih dari makna filosofisnya, permainan anak-anak Sunda mengajarkan kehidupan sosial sejak dini. Bahwa tak ada permainan yang dilakukan sendiri menandakan manusia tidak dapat hidup sendiri. Anak-anak pun mengenal sesamanya, mengenal peraturan, dan mengenal bahwa dalam hidup itu ada menang, kalah, dan saling membutuhkan.
Sayang, permainan anak-anak ini semakin tergerus oleh lingkungan dan makin asing termakan zaman!
(Semiotika di Balik Ikan Politik SBY dan Demokrat)
Oleh : Reza Sukma Nugraha
Pesta demokrasi akan segera tiba. Hanya menghitung hari dengan jari, hajatan akbar akan segera dilaksanakan di setiap pelosok negeri ini. Hajatan itu dikenal dengan sebutan Pemilihan Umum. Pada tahap awal, Pemilu dilaksanakan untuk memilih calon anggota legislatif yang akan duduk di DPR dengan membawa misi mewakili rakyat dan menyuarakan aspirasinya.
Pemilu pertama itu lazim disebut Pemilu Legislatif (Pileg). Pileg kali ini merupakan Pileg kedua yang dilaksanakan dengan cara memilih langsung, setelah Pileg 2004. Cara tersebut dinilai sebagai wujud demokrasi yang adil dan menghindari asas memilih wakil rakyat “membeli kucing dalam karung” yang konon akan merugikan. Rakyat akan langsung memilih siapa orang yang akan mereka percayakan untuk mewakili mereka di Senayan.
Sesuai lazimnya, menjelang Pemilu, partai-partai politik (Parpol) tentu akan berebut memperoleh simpatisan. Salah satu caranya, dengan beriklan dimana-mana. Apalagi, seperti yang disebutkan di atas, pada Pileg ini, bukan saja Parpol yang beriklan, namun demikian dengan para calon legislatif yang mewakili partai tersebut. Jadi, tak perlu heran apabila banyak ditemukan Parpol dan “artis” dadakan di setiap sudut di kota, desa, pohon beringin, pinggir warung tegal (warteg), bahkan di pintu toilet umum.
Parpol dan para calegnya berlomba-lomba membuat iklan semenarik mungkin dengan tujuan yang jelas: meraih simpati dan dukungan massa. Iklan tersebut dikemas dengan beragam topik yang berbeda. Ada yang berminat melakukan perubahan, ada yang mengklim partainya paling bersih, ada partai berkuasa yang ingin terus meneruskan kekuasaannya, ada pula yang menjegal partai yang ngotot ingin berkuasa tersebut.
Iklan Politik Partai Demokrat
Sebagai salah satu Parpol yang ikut bertanding di arena Pemilu, Partai Demokrat (PD) tak luput dari beriklan. Media cetak maupun eletronik. PD sebagai partai berkuasa, dengan terpilihnya SBY jadi presiden, selalu memajangkan figur SBY pada setiap iklan politiknya. Walaupun pada Pileg ini yang bersaing adalah caleg setiap partai, namun figur yang tak pernah lepas adalah SBY yang disandingkan dengan caleg tersebut.
Bahkan, di beberapa media, SBY tampil untuk mempromosikan PD dengan slogan “Lanjutkan.” SBY tentu punya modal yang cukup untuk beriklan. Juga, modal yang cukup untuk meraup simpati massa pada PD. Sehingga SBY—sebagaimana diakui salah satu ketua DPP-nya—akan tetap menampilkan sosok SBY pada setiap iklan politiknya.
Hal yang menarik dari iklan demokrat adalah slogan partai yang terus diucapkan sang figur, yaitu kata “Lanjutkan!” Kata “mantra” tersebut mengingatkan kita dengan pertarungan politik Barack Obama dan Mc Cain. Slogan politik Obama “Yes We Can” diakui dapat memberikan efek psikologis masyarakat yang berharap penuh pada perubahan yang ditawarkan Obama. Slogan tersebut pun dilantangkan dimana-mana.
Berbeda dengan Obama, tawaran SBY memang bukan perubahan, namun kelanjutan. SBY pun tentu bukan berilan untuk persiapan Pileg saja. Karena esensi dari kelanjutan itu adalah kelanjutan SBY menjadi pemimpin negeri ini. Dengan demikian, apabila PD menang dalam Pileg ini, diasumsikan bahwa SBY pun mendapat peluang yang besar untuk melenggang dalam bursa capres Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Namun, apakah kata yang menjadi slogan PD dan SBY itu mampu menjadi sihir bagi masyarakat seperti layaknya slogan Obama?
Roland Barthes menganalis sebuah iklan pasta berdasarkan pesan yang dikandungnya. Pesan itu yaitu : pesan lingusitik, pesan ikonik yang terkodekan, dan pesan ikonik tak terkodekan (Sobur, 2006 : 118). Dalam kasus iklan politik SBY ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pesan lingusitik. Dalam iklan PD dan SBY, secara denotatif SBY mengatakan “Lanjutkan.” Secara tersurat, wakil Sekjen DPP PD, Marzuki Ali suatu saat mengatakan, maksud ucapan SBY adalah segala yang baik yang telah dilakukan pemerintah itu harus dilanjutkan (oleh siapa pun). Dengan begitu, dapat pula kita katakan hal yang tak baiknya hendaknya tidak dilanjutkan.
Apabila dicermati, tentu semua orang paham betul maksud slogan tersebut. ‘Lanjutkan” menyiratkan harapan besar SBY dapat melanjutkan kembali kepemimpinannya. Tentu bukan pemerintah yang sekarang menjabat, karena pemerintah saat ini bukan hanya SBY dan PD semata, namun pekerjaan kolektif setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi. Jadi, SBY tentu ingin dia kembali terpilih, bukan dia bersama yang lainnya.
Pesan ikonik yang terkodekan. Hal ini merupakan konotasi visual yang terlihat secara langsung dalam materi iklan. Tak berbeda jauh dengan penjelasan di atas, konotasi pada iklan PD dan Demokrat membawa opini publik bahwa SBY ingin melanjutkan perjalanannya. Dengan materi klaim prestasi SBY. Misalnya, menurunkan BBM tiga kali (yang diucapkan tiga kali), peningkatan kesejahteraan terutama guru (ucapan terimakasih guru berbaju khas warna partai), penurunan angka korupsi dan pantangannya (dengan meneriakkan kata “Tidak”), dan materi iklan lainnya menujukkan PD ingin masyarakat tahu bahwa prestasi tersebut adalah berkat kepemimpinan SBY.
Pesan ikonik tak terkodekan. Istilah Barthes terakhir ini menunjuk denotasi harfiah, pemahaman langsung dari gambar dan pesan dalam iklan, tanpa mempertimbangkan kode sosial yang lebih luas.
Sebuah survey yang dilakukan oleh Indonesian Research and Institute (IRDI) pada awa tahun 2009, menyatakan bahwa iklan politik PD dan SBY menempati urutan pertama sebagai iklan politik terbaik. Salah satu indikatornya, tentu penggunaan slogan yang tak mudah lekang di ingatan masyarakat tersebut. Namun sekarang masyarakat tinggal menunggu waktu untuk dapat mempergunakan hak pilihnya pada Pileg dan Pilpres mendatang. Mampukah iklan PD dan SBY menghipnotis masyarakat? Apakah SBY benar-benar bisa lanjutkan? Kita tunggu saja.
Oleh : Reza Sukma Nugraha
Suhu politik di
Kenyataan tersebut muncul seiring krisis multidimensi yang dialami oleh masyarakat. Hal yang paling signifikan adalah krisis kepercayaan masyarakat kepada para calon pemimpin dan calon wakil-wakil mereka. Masyarakat khawatir para calon pemimpin hanya memanfaatkan mereka dengan mengeksploitasi suara-suara mereka dalam pemilihan umum kelak. Pun dengan para calon wakil-wakil rakyat yang dikhawatirkan hanya mewakili kalangan ekslusif tertentu setelah mereka begitu percaya diri memukau masyarakat luas dengan janji-janji.
Bukan maksud menafikan sosok-sosok yang konsisten terhadap perjuangan dan kebenaran. Namun semua itu hanya sinekdoke belaka. Cap subjektif tersebut muncul seiring menjamurnya krisis ketauladanan dari para pembesar negeri ini. Hingga sebagian masyarakat yang terdiri dari awam, apatis, atau mungkin kritis menghakimi bahwa pemilihan umum mendatang tak memberikan warna lain politik kita. Dengan demikian, putusan hati untuk memilih tidak memilih adalah jawabannya.
Golput, Ekspresi Belaka
Dalam kondisi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tiba-tiba berperan penting dalam alur drama politik kita. Alih-alih membawa maslahat, Senin (26/1) lahir fatwa yang menyatakan wajib hukumnya memilih pemimpin bila ada pemimpin yang Islami. MUI menilai pemimpin Islami itu ada. Kemudian masyarakat pada umumnya menafsirkannya sebagai fatwa haram bagi tindakan golongan putih (golput). Maka, satu lagi “pantangan” bagi umat muslim
Bagi sebagian besar masyarakat, fatwa tersebut bisa jadi momok mengerikan. Karena masalah selera menentukan nasib akhirat seseorang. Betapa tidak, mayoritas masyarakat
Siapakah figur Islami itu? Siapakah figur ideal yang diyakini MUI masih ada dalam deretan nama calon-calon pemimpin masa depan
Masyarakat terutama umat muslim pun tahu, bahwa dengan tidak memberikan suaranya pada Pemilu mendatang, mereka tetap akan mempunyai pemimpin. Artinya, sangat tidak mungkin seluruh penduduk
Kalau saja golput itu memungkinkan
Penulis, Mahasiswa Sastra Arab UIN Sunan Gunung Djati
Oleh : Reza Sukma Nugraha
Ada ungkapan menarik dan menggelitik. Penduduk Indonesia dan umat Islam pada umumnya tidak sukses dalam berkarier dan penghidupannya miskin. Maka, jangan ditambah dengan kepastian masuk neraka. Demikian kira-kira yang ditulis oleh budayawan populer, Cak Nun, dalam salah satu tulisannya di salah satu media massa. Semua orang tentu tahu, apa yang sedang ia komentari? Yaitu, menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal golput.
Suhu politik di Indonesia pada tahun 2009 memang sedang membara. Karena pada tahun ini akan dilangsungkan pesta demokrasi akbar. Tak ubahnya, pasar kaget yang digelar di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sedang kebingungan. Bingung mencari “pedagang” mana yang lebih jujur atau paling sedikit curangnya. Karena kerjaannya saling banting dan menjatuhkan. Bingung mencari “barang dagangan” yang lebih berkualitas tapi harganya yang terjangkau. Utamanya, mereka bingung mencari uang untuk belanja barang dagangan tersebut. Hal terakhir memang tak hanya ungkapan konotatif belaka, namun demikian faktanya bahwa masyarakat sedang terhimpit aneka beban, termasuk ekonomi.
Kenyataan tersebut muncul seiring krisis multidimensi yang dialami oleh masyarakat. Hal yang paling signifikan adalah krisis kepercayaan masyarakat kepada para calon pemimpin dan calon wakil-wakil mereka. Masyarakat khawatir para calon pemimpin hanya memanfaatkan mereka dengan mengeksploitasi suara-suara mereka dalam pemilihan umum kelak. Pun dengan para calon wakil-wakil rakyat yang dikhawatirkan hanya mewakili kalangan ekslusif tertentu setelah mereka begitu percaya diri memukau masyarakat luas dengan janji-janji.
Bukan maksud menafikan sosok-sosok yang konsisten terhadap perjuangan dan kebenaran. Namun semua itu hanya sinekdoke belaka. Cap subjektif tersebut muncul seiring menjamurnya krisis ketauladanan dari para pembesar negeri ini. Hingga sebagian masyarakat yang terdiri dari awam, apatis, atau mungkin kritis menghakimi bahwa pemilihan umum mendatang tak memberikan warna lain politik kita. Dengan demikian, putusan hati untuk memilih tidak memilih adalah jawabannya.
Golput, Ekspresi Belaka
Dalam kondisi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tiba-tiba berperan penting dalam alur drama politik kita. Alih-alih membawa maslahat, Senin (26/1) lahir fatwa yang menyatakan wajib hukumnya memilih pemimpin bila ada pemimpin yang Islami. MUI menilai pemimpin Islami itu ada. Kemudian masyarakat pada umumnya menafsirkannya sebagai fatwa haram bagi tindakan golongan putih (golput). Maka, satu lagi “pantangan” bagi umat muslim Indonesia, yaitu golput dalam Pemilu.
Bagi sebagian besar masyarakat, fatwa tersebut bisa jadi momok mengerikan. Karena masalah selera menentukan nasib akhirat seseorang. Betapa tidak, mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Tak sedikit dari jutaan penduduk muslim merupakan muslim taat dan masih memegang tinggi kredibilitas MUI sebagai pencipta fatwa. Sehingga kata “mengerikan” memang pantas saat MUI dengan maksud yang bias mengeluarkan fatwa tersebut.
Siapakah figur Islami itu? Siapakah figur ideal yang diyakini MUI masih ada dalam deretan nama calon-calon pemimpin masa depan Indonesia? Karena dengan mudah, MUI menganggap masih ada calon yang diharapkan itu. Padahal, persepsi MUI dengan jutaan masyarakat Indonesia terutama muslim akan berbeda. Baik menurut MUI belum tentu baik menurut masyarakat.
Masyarakat terutama umat muslim pun tahu, bahwa dengan tidak memberikan suaranya pada Pemilu mendatang, mereka tetap akan mempunyai pemimpin. Artinya, sangat tidak mungkin seluruh penduduk Indonesia menjadi golput dan akhirnya Indonesia tak memiliki sosok pemimpin. Dengan demikian, putusan golput yang diambil masyarakat bukan dalam rangka Indonesia menjadi negara tak berpemimpin, namun sebuah luapan rasa ketidakpuasan masyarakat pada calon-calon pemimpinnya.
Kalau saja golput itu memungkinkan Indonesia menjadi tak berpemimpin. Mayoritas muslim di Indonesia mungkin akan terkena dosanya karena telah melalaikan nilai-nilai agama yang mewajibkan sebuah negara memiliki seorang pemimpin. Hanya saja, hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, selayaknya peran serta lembaga keagamaan tidak mengintervensi hak-hak pribadi seperti urusan warga dan negaranya dalam partisipasi Pemilu mendatang. Wallahu alam.
Penulis, Mahasiswa Sastra Arab UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Aktivis Pers Mahasiswa
Oleh : Reza Sukma Nugraha
Aksi anarkis bukanlah satu temuan baru dalam dunia kampus akhir-akhir ini. Kericuhan yang dilakukan mahasiswa sungguh ironi dengan julukannya sebagai kaum intelektual. Sebut saja, aksi perusakan kampus STKIP di Ternate sebagai peristiwa yang paling hangat. Bila kita saksikan di media, betapa tersulutnya emosi para mahasiswa dalam menyikapi kebijakan kampus mereka. Kekecewaan, tepatnya.
Mahasiswa sebagai agen perubahan idealnya membawa arus positif terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Semangat menabur aroma intelektual seharusnya menjadi landasan mahasiswa dalam bertindak. Terlebih menghadapi tantangan berupa kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak. Contoh kasus, pada perusakan kampus STKIP di Ternate. Mahasiswa merasa kecewa dengan kebijakan kampus yang menolak mengadakan kelas jauh di Tidore. Sebagai buntut kekecewaan itulah, tanpa berpikir panjang dan mengesampingkan nalar intelektualnya, para agen perubahan merusak sarana dan prasarana kampus dengan brutal.
Seringkali kita –sebagai mahasiswa—mengkritisi bahkan mengecam aksi-aksi brutal serupa yang dilakukan oleh kelompok lain selain mahasiswa. Misalnya, aksi para aparat yang di luar kendali dalam menghadapi aksi para demonstran. Bisa juga, aksi kelompok militan yang mengatasnamakan umat beragama dalam menyikapi fenomena sosial di sekitarnya. Mahasiwa acap kali turun ke jalan dan meneriakkan yel-yel ketidaksetujuan dengan aksi tersebut. Akan tetapi tak jarang pula, malah kita yang terjebak dalam hal yang sama : tak terbendungnya aksi brutalisme.
Saatnya, momen ini dijadikan bahan refleksi untuk kita semua. Semoga saja, kasus Ternate menjadi kasus terakhir dalam sejarah brutalisme agen perubahan. Kini waktunya kita mencari metode lain dalam menyelesaikan kemelut dan pergolakan yang terjadi di sekitar kita. Banyak cara yang masih dapat ditempuh selain membabi buta menghempaskan nafsu tanpa akhir yang memuaskan.Maksimalkan audiensi dengan pihak-pihak terkait kebijakan yang tidak memuaskan kita. Selalu menanamkan jiwa kritis tanpa harus anarkis, mengingat kita adalah insan akademis.
Namun, mengingat sisi lain dari setiap peristiwa. Alangkah bijak apabila melihat sebuah fenomena secara cover both side. Demikian pula dengan pihak-pihak lain yang berurusan dengan mahasiswa. Seharusnya lebih berhati-hatilah dalam menghadapi mahasiswa. Semangat kita yang tak hanya semangat berfikir, namun juga semangat berjuang. Dalam hal ini, wajib hukumnya mengapresiasi keinginan mahasiswa. Selama masih dalam koridor yang wajar dan tujuan yang baik.
Oleh karena itu, saatnya berbenah diri dan tak bosan berintropeksi. Agar tak terjadi lagi aksi-aksi yang di luar kendali. Bagaimana pun masyarakat di luar sana mengapresiasi kita sebagai mahasiswa. Dengan citra sebagai insan akademis juga julukan kita sebagai agen perubahan. Sebijak mungkin, kita tidak merusak kepercayaan itu dan menjaga diri dari pencitraan yang tidak baik.


